Warga Eks Transmigrasi Kotabaru Demo ke Jakarta, Terkait Kasus Penggelapan Sertifikat Lahan

Warga eks transmigrasi Desa Bekambit sebelum melakukan aksi unjuk rasa di Depan Istana Negara (Sumber Foto: istimewa)
Warga eks transmigrasi Desa Bekambit sebelum melakukan aksi unjuk rasa di Depan Istana Negara (Sumber Foto: istimewa)

Warga Rawa Indah, Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru melakukan aksi demo ke Jakarta. Menyusul, dugaan penggelapan dokumen serifikat lahan atau eks kawasan transmigrasi Rawa Indah, Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru.

Korankalimantan.com Beberapa waktu sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Kotabaru mengamankan dua pelaku yang diduga melakukan penggelapan dokumen sertifikat lahan atau eks kawasan transmigrasi tersebut.

Dua pelaku adalah  IWS dan IKB atau yang kerab dipanggil Bude. Bahkan berdasarkan kronologis awal peristiwa ini telah terjadi sejak 2011 ketika Kades setempat mengumumkan akan membagikan sisa sertifikat.

Persoalan penggelapan dokumen sertifikat lahan kini sudah sampai ke Ibu Kota Jakarta. Pihak keluarga dari IKB (Bude) yang mengatasnamakan perwakilan warga transmigrasi, Desa Bekambit, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Indonesia pada Senin (30/5/2022) kemarin.

Dalam aksinya para warga transmigrasi membawa karton dengan macam-macam tulisan ungkapan untuk mereka bawa dalam aksi demo di depan Istana Negara. Bahkan diduga aksi demo yang dilakukan pihak warga transmigrasi ini diprovokasi salah satu oknum.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum dari 67 warga transmigrasi Rawa Asri, Desa Bekambit yang memiliki sertifikat, Muhammad Nur Asikin  mengatakan, terkait aksi yang dilakukan mereka di sana merupakan hak yang bersangkutan untuk menyampaikan pendapat.

Namun sambungnya, pihaknya ingin menggarisbawahi, jika aksi tersebut mengatasnamakan warga transmigrasi, pihaknya merupakan kuasa dari 67 warga ekstra transmigrasi sampai hari ini belum juga menerima sertifikat.

“Jadi perlu kami garisbawahi, kalo statementnya kawan-kawan di Jakarta telah memiliki sertifikat, kami juga mau melihat sebab sampai hari ini kami belum melihat sertifikat itu di mana posisinya” ujar Asikin, kepada media ini, Rabu (1/5/2022).

Tak hanya itu, dalam aksi unjuk rasa oleh warga yang mengaku warga transmigrasi itu, menyebutkan telah dizalimi dan diintimidasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Asikin, hingga saat ini pihaknya dari 67 warga ekstra transmigrasi Rawa Asri tidak pernah menerima intimidasi apa-apa dari negara, karena sejak tahun 90 an pihaknya telah meninggalkan lokasi transmigrasi, karena kawasan itu sudah tidak produktif.

“Dan warga yang memberikan kuasa kembali, ke kampungnya masing-masing. Dan kami mengakui tidak mengelola lahan tersebut sampai hari ini, namun tanah itu ada, sertifikat itu ada, namun kami tidak pernah melihat sertifikat itu dalam bentuk fisik, tetapi nomor sertifikat kami punya, dan negara juga mengakui kami pemilik sertifikat” terangnya.

Sambungnya, untuk aksi-aksi yang disampaikan perwakilan warga di Jakarta, pihaknya yang merupakan ekstra transmigrasi sangat menghormati.

“Namun di sisi lain kami bertanya perwakilan warga, kalo perwakilan warga ekstra transmigrasi, Rawa Asri yang 67 orang ini tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat di luar mekanisme yang ada” pungkasnya.

Sementara itu, Suhermanto, warga eks Transmigrasi Desa Bekambit saat dikonfirmasi mengatakan, aksi yang dilakukan di Jakarta itu tidak bermasud apa-apa, dan murni keinginan para perwakilan warga wks Transmigrasi Desa Bekambit. Dengan tujuan untuk mencari keadilan.

Meski aksi yang mereka lakukan tidak boleh di Istana Negara, namun pihaknya menerima dengan masukan dan arahan dari pihak kepolisian di Jakarta, untuk tidak melakukan aksi di depan Istana Negara.

“Tidak ada unsur politis, kerena ini murni untuk mencari keadilan, harapan kami pun agar bisa bertemu Pak Presiden. Masukan dan arahan dari pihak kepolisian pun bagus, karena di istana kan tidak boleh ada aksi seperti itu, sehingga kami diarahkan pihak kepolisian di Jakarta, kemana kami harus melangkah. Dan tindak lanjut kami nantinya kami akan tetap berjuang mencari keadilan, kami mempersiapkan apa saja dari masukan pihak kepolisian di sana,” pungkasnya.(cah/may)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *