Opini  

Porsi Komitmen Keberpihakan di Tengah Pusaran Pelaku Ekonomi Makro (Bagian-2)

Muhammad Ramli Jauhari
Muhammad Ramli Jauhari

(Fenomena Perusahaan Batubara di Kalimantan Timur Salurkan Dana CSR Ratusan Miliar ke Luar Pulau)

Oleh: Muhammad Ramli Jauhari

Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Perguruan Tinggi hadir sebagai institusi pembangunan linkage antara dunia pendidikan dan dunia kerja, menjadi jembatan yang mempersiapkan lulusan sekolah dasar-menengah menjadi personel yang siap pakai dan siap diberdayakan ditengah masyarakat luas.

Dalam dunia profesional kerja, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk mampu meningkatkan value added perusahaan dengan menggunakan sumberdaya internal secara optimal serta memberikan feedback demi perbaikan perusahaan. Sebagai alumni, lulusan perguruan tinggi memiliki hubungan sangat erat secara emosional dengan almamater, sebuah bangunan yang manjadi sarana mereka dalam membuka cakrawala berfikir dan mengasah empati, dengan waktu yang tidak sebentar.

Hetherington & Parke (1993), membagi perkembangan empati ke dalam empat tahap utama, yakni; empati global (Global Empathy), empati egosentris (Egocentric Emphaty), empati terhadap perasaan orang lain (Emphaty for Another Feeling) dan empati untuk kondisi hidup yang berbeda (Emphaty for Another Life Condition). Empati merupakan konsep multidimensional yang terdiri dari komponen kognitif dan afektif (Goldstein dan Michels, 1985). Empati juga memiliki peran besar bagi mahasiswa sebagai individu dalam menentukan dan meningkatkan hubungan sosial (Kurtinez & Grwitz, 1984).

Kemampuan empati membuat mahasiswa menjadi lebih dapat melihat dirinya sendiri, lebih menyadari dan memperhatikan peran dan sudut pandang orang lain mengenai masalah.

Pada awal-awal paragraf dari tulisan ini, bahasan bahwa akademisi merupakan satu dari tiga orientasi mencapai kemakmuran dalam dinamika sosial, dengan kemampuan memaksimalkan jejaring sosial (social networking), baik melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) saat masih menyandang status mahasiswa, maupun berlanjut aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pasca terjun ke masyarakat. Universitas secara otomatis menjadi lingkungan dengan porsi paling besar bagi kehidupan individu yang memutuskan Akademisi sebagai orientasi pilihan.

Politik Horizontal untuk Mencapai Tujuan: Hubungan Eksekutif-Legislatif

Politik itu Keberpihakan, Keberpihakan Politik berpengaruh pada perilaku masyarakat. Satu bahaya yang lazim adalah ketika populasi terfragmentasi secara SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan) dan kesenjangan antarkelompok itu besar, maka pemilihan umum bisa mendorong para politikus untuk memanipulasi keberpihakan SARA untuk mendapat suara.

Mereka jadi meningkatkan kemungkinan kekerasan etnokomunal. Istilah kekerasan “etnokomunal” digunakan oleh Varshey, Tadjoeddin dan Panggabean (2008) untuk menjabarkan berbagai konflik di Indonesia pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Kepustakaan menyebut tipe kekerasan tersebut sebagai “kerusuhan SARA” yang intens, mendadak, walau tak mesti sepenuhnya tak direncanakan. Pembentukan yurisdiksi baru berdasarkan SARA memperkuat kecenderungan tersebut.

Penerapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkeadilan di seluruh Indonesia bakal menguntungkan kelompok miskin dan marjinal, yang sebagian besar belum mendapat manfaat dari pertumbuhan selama ini, juga para elite yang mengendalikan Indonesia memerlukan kedamaian dan stabilitas untuk memerintah secara berkelanjutan dan terus mendapat akses terhadap manfaat pertumbuhan pesat.

Satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan pesat, berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia adalah mengidentifikasi kebijakan dengan prospek penerapan yang masuk akal. Hasil studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa para pakar pembangunan seharusnya lebih memperhatikan konteks politik kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan. Pendekatan konvensional terhadap kebijakan cenderung mengabaikan dimensi itu dengan hanya memperhatikan isi kebijakan dan kapasitas yang diperlukan untuk menerapkannya, tapi tidak menyentuh sisi cara mencapai tujuan dalam politik.

Rencana dan program pembanguan Pemerintah akan tetap sekadar niat baik yang terdokumentasi, kecuali kalau dilaksanakan. Pelaksanaan akan memerlukan aksi politik keras, perundingan, pencarian mufakat, kompromi, konfrontasi, terobsesi untuk menang, tinjauan berkala, dan perundingan kembali. Semuanya akan tercermin dalam interaksi kolaboratif antarpolitikus, secara perseorangan atau dalam kelompok, selagi mereka mencari yang terbaik bagi kepentingan mereka dan konstituennya, berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai sumber daya yang tersedia, serta batasan dan kesempatan yang dihadapi politikus lain yang harus mereka tangani.

Kondisi realitanya, rakyat sebagai pihak yang notabene merupakan objek atas kebijakan politik yang terposisikan mesti “berpasrah” tentu senantiasa memupuk harapan-harapan serta prasangka baik terhadap para wakil rakyat selaku pembuat kebijakan, bahwa setiap kewenangan yang mereka akuisisi pasti peruntukannya bermuara pada keberpihakan dalam konteks kemaslahatan bersama. Itu pada tataran ideal, semoga bukan justru sebaliknya seperti fenomena yang sedang hangat terjadi di Provinsi yang telah dipilih menjadi Ibukota Negara (IKN) Nusantara RI. Bahkan (bisa jadi), skema untuk ‘tidak’ diketahui oleh pengampu kebijakan di wilayah setempat, sebenarnya menjadi bagian dari agenda para pelaku ekonomi makro sedari awal. Semoga hanya sebatas kegelisahan saja! (*)

“langitkan cita dengan pribadi membumi”

Kalimantan Selatan, 15 Mei 2022

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP UNISKA (Universitas Islam Kalimantan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *