Ratusan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotabaru melakukan aksi demo di lapangan Siring Laut Kotabaru, Selasa (17/05/2022) pagi. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Korankalimantan.com – Aksi demo yang dilakukan Apkasindo Kotabaru itu langsung mendapat tanggapan dari pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Daerah Kotabaru, Said Akhmad bersama Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengajak perwakilan demonstran untuk duduk bersama di Oproom Setda Kotabaru, untuk mencari solusi atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Dalam pertemuan itu dicapai beberapa poin kesepakatan antara Apkasindo Kotabaru dan Pemkab Kotabaru. Masing-masing pihak membuat pernyataan sikap yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Selain itu, mereka juga sepakat menggelar pertemuan kembali bersama seluruh pihak terkait untuk membangun kesepahaman dan narasi positif untuk kemajuan pembangunan perkebunan dan perlindungan petani swadaya.
Adapun tuntutan yang mereka ajukan, antara lain, meminta pencabutan moratorium larangan ekspor. Revisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS (Tandan Buah Segar) dihapuskan, agar tidak ada diskriminasi antara petani swadaya dengan mitra PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
Dan PKS Kotabaru wajib menerima TBS petani swadaya. Minta penegak hukum mengusut PKS yang menurunkan harga TBS sebelum larangan ekspor berlaku.
Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani Sekdakab Kotabaru, Ketua DPRD Kotabaru, Polres Kotabaru, Dinas Pertanian dan Apkasindo Kotabaru.
Ditemui usai kegiatan, Koordinator Aksi Demo, Khairul Sani menyampaikan terima kasihnya kepada eksekutif dan legislatif yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi petani sawit di Kotabaru.
“Semoga ke depan petani swadaya bisa terlindungi, karena seolah-olah kami menjadi anak tiri bagi perusahaan, makanya kami minta kepada pemerintah membuat aturan baru berkaitan dengan perlindungan petani,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Sani, karena lemahnya pengawasan, PKS semaunya menurunkan harga TBS, padahal ada kesepakatan harga yang sudah ditetapkan provinsi 1 bulan sekali dengan beberapa indikator penilaian.
“Oleh karena itu, hari ini kami serentak se-Indonesia turun untuk menyampaikan keluhan kami para petani sawit,” terangnya.
Sementara itu, Said Akhmad mengatakan kesepakatan yang dicapai tersebut harus ditindaklanjuti karena tugas pemda memayungi petani swadaya, jangan sampai dipermainkan PKS yang nakal.
“Intinya sesuai pernyataan sikap yang kita tandatangani bersama, akan kita kirim ke Gubernur Kalsel sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” pungkas.(cah/may)
