SDM menjadi perhatian serius Bupati Abah HM. Zairullah Azhar. Dari kunjungan ke desa-desa, sebut Zairullah, ada banyak persoalan mendasar dimasyarakat. Salah satunya adalah SDM.
Korankalimantan.com – Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan yakni pemerataan layanan kesehatan masyarakat mulai dari menyediakan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya serta SDM bidang kesehatan.
Dari data Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, hingga tahun 2022 jumlah fasilitas kesehatan meliputi dua Rumah Sakit Umum, lima Puskesmas Rawat Inap, sembilan Puskesmas Non Rawat Inap, 14 Puskesmas Keliling, 250 posyandu, 1 Bank Darah Rumah Sakit, satu Unit Transfusi Darah, dan satu Laboratorium Kesehatan.
SDM juga berkaitan dengan pendidikan. Sektor pendidikan menjadi fokus utama pembangunan Abah Bupati HM. Zairullah Azhar. Langkah pertama yang dilakukan yaitu merenovasi dan menambah ruang kelas baru (RKB) dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Sepanjang tahun 2021, ada penambahan 28 Ruang Kelas Baru.
Kemudian Rehab Ruang Kelas sebanyak 91 dengan rincian, 2 PAUD , 45 SD, dan 44 SMP. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) atau BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang bersumber dari dana APBD Tanah Bumbu.
Sementara itu hingga tahun 2022 ini, dari data Dinas Pendidikan Tanah Bumbu jumlah PAUD sebanyak 304 PAUD, terdiri dari tiga Tempat Penitipan Anak (TPA), 90 Kelompok Bermain, 196 TK Swasta, dan 15 TK Negeri. Sekolah Dasar di Tanah Bumbu berjumlah 194 SD. Dengan rincian 175 Sekolah Negeri, dan 19 Sekolah Swasta. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) total 61 sekolah. 52 Sekolah Negeri, dan sembilan Sekolah Swasta. Ditambah pula, Raudhatul Anfal (RA) sebanyak 6. Kemudian Madrasyah Ibtidaiyah sebanyak 16, terdiri dari 1 negeri, 15 swasta. Sedangkan MTs total 25, rinciannya tiga negeri dan 22 swasta.
Siapapun pemimpin di Tanah Bumbu ini, baik Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintahan, Kepala Desa, bahkan sampai RT pada prinsipnya adalah Pemimpinan itu bukan penguasa, tetapi pemimpin adalah pelayanan masyarakat.
Dalam kontek tatakelola pemerintahan, Bupati Abah HM. Zairullah Azhar mengedepankan pemerintahan yang melayani, sederhana, dan akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten tanah bumbu pada tahun 2021 meraih predikat B.
Kemudian laporan keuangan daerah berdasarkan hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2020 mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat ini merupakan kedelapan kalinya diperoleh Kabupaten Tanah Bumbu secara berturut-turut.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kemandirian desa. Dimana sasaran meningkatnya kemandirian desa di ukur dengan indicator Indek Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2021, IDM terealisasi pada angka 0,7010 pada kategori berkembang, dengan komposisi desa mandiri sebanyak 11 Desa, Desa Kategori maju sebanyak 37 desa, dan desa berkembang sebanyak 91 desa serta desa tertinggal sebanyak lima desa.
Sentuhan religi sangat kental pada pemerintahan Bupati Abah HM. Zairullah Azhar, setiap pagi sebelum melaksanakan aktivitas kerja di perkantoran digelar Sholat Dhuha berjamaah, zikir, dan shalawat. Hal itu dilakukan sebagai mana Motto Kabupaten Tanah Bumbu yakni Bersujud, yang artinya Bersih, Syukur, Jujur, dan Damai menuju Serambi Madinah. Menurut Bupati Abah HM. Zairullah Azhar, Serambi Madinah merupakan satu-satunya daerah di Dunia yang aman, damai, dan tentram.
Guna menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, religius, serta berakhlak mulia, di Tanah Bumbu juga terus dibangun rumah-rumah tahfiz diseluruh desa.
Dalam rangka meningkatkan SDM pemerintah daerah memberikan peluang kepada semua perangkat desa khususnya para sekretaris desa untuk meningkatkan jenjang pendidikanya minimal S1.
Program kedepan, sebut Bupati Abah Zairullah Azhar pihaknya juga akan menaikan insentif Ketua RT yang semula ratusan ribu saja menjadi Rp. 1 Juta. Selain itu, Non ASN juga diupayakan diangkat harkat dan derajat mereka untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Daerah, sehingga mendorong motivasi mereka untuk bekerja dalam membangun daerah.
(Slv)
