Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan menilai selama ini kredit Bank Kalsel benar-benar belum terasa atau belum maksimal ke masyarakat, tetapi lebih dominan ke korporasi/perusahaan.
Korankalimantan.com – Menurut Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap seharusnya bank daerah itu lebih utamanya ke masyarakat.
“Bank daerah itu kan harusnya lebih utama ke masyarakat,” ujar Rudy M Harahap usai memeriksa jajaran Dirut beserta jajaran Bank Kalsel terkait berbagai permasalahan internal.
Supaya lanjutnya lebih terasa bahwa Bank Kalsel itu ada dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Menurutnya kredit Bank Kalsel lebih menyasar ke perusahaan-perusahaan besar seperti Batubara dan Kelapa Sawit.
Sedangkan di sisi lain, Bank Kalsel juga mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembangkan perusahaan – perusahan lokal yang kecil.
“Bahkan perusahaan-perusahaan yang baru merintis, termasuk KUR,” sebutnya.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo lontarkan pernyataan yang cukup menohok.
“Saya menyatakan ke Bank Kalsel jangan sekali-kali mengadakan pembiayaan di plasma sawit, saya sudah wanti-wanti ini,” ucap Imam Suprastowo.
Politisi PDIP Kalsel ini mengklaim tidak ada satupun Bank yang berhasil mengadakan pembiayaan di sawit.
“Karena hampir semua plasma sawit amburadul,” sebutnya.
Imam tidak menginginkan Bank daerah ini terpuruk mengikuti jejak-jejak Bank Himbara.
“Bank-Bank milik negara, baik BRI, BNI dan lainnya, di mana saat waktunya replenting, mereka (perusahaan sawit) tidak bisa melakukan pembayaran dengan baik,” bebernya.
Disinggung mengenai kemungkinan Bank Kalsel juga melakukan pembiayaan kredit dengan Perusahaan Batubara, Imam mengatakan tidak tahu.
“Kalau soal perusahaan Batubara saya gak tau apakah ada ini saya gak tau,” katanya.
Namun lagi-lagi ia mewanti-wanti untuk tidak lagi melakukan kredit terhadap perusahaan-perusahaan besar di luar Kalsel atau di Jawa.
“Termasuk konsorsium, kita sudah berulang kali mewanti-wanti jangan lagi,” tegasnya.
Karena ujar Imam berdasarkan pengakuan kepala cabang di pusat DKI Jakarta, mengapa sangat sulit sekali melakukan penagihan terhadap perusahaan – perusahan konsorsium yang besar.
“Begitu kita gugat, kita kucing yang keluar harimau, kata saya kalau gitu jangan lagi,” tuturnya.
Kalau memang benar menurut analisa BPKP seperti itu, ujar Imam belum mengetahuinya.
“Tidak semua gerakan di Bank Kalsel kita tau kan,” sebutnya.
Menariknya, Imam mengatakan justru selama ini dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi perbankan mengklaim selama ini Bank Kalsel baik, Bank Kalsel sehat.
Menurutnya, ini sepertinya ada perbedaan atau ketidaksingkronan data.
“Saya tidak mengetahui secara mendalam permasalahan di Bank Kalsel, itu wewenang OJK,” sebutnya.
Akan tetapi dalam waktu dekat, pihaknya segera memanggil pimpinan dan jajaran Bank Kalsel.
“Dalam waktu dekat akan kita undang Bank Kalsel, serta dari Jamkrida,” tutupnya. (yon/may)
