Kisruh di Gedung DPRD Banjar, Supiansyah Darham; Bupati Jangan Diam Saja

Supiansyah Darham.
Supiansyah Darham.

Kisruh di gedung DPRD Banjar terkait pemilihan Ketua Komisi IV hingga mencuatnya isu dugaan korupsi perjalanan dinas menjadi persoalan yang serius. Oleh sebab itu, kekisruhan harus diselesaikan pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Banjar, H Saidi Mansyur sebagai pembina partai politik. Sedangkan saran anggota DPRD Banjar dari Fraksi Demokrat, Saidan Fahmi yang meminta Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi untuk bersikap dalam memutuskan Ketua Komisi IV dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Korankalimantan.com Menurut Kuasa Hukum Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi yakni, Supiansyah Darham, SE.SH kepada media ini, Senin, (16/5/2022), permintaannya kepada Bupati Banjar, H Saidi Mansyur untuk turun tangan menyelesaikan persoalan di gedung wakil rakyat sudah sesuai dengan UU No 5 tahun 1974.

“Mohon carikan dasar hukum tentang saran agar Ketua DPRD Banjar segera mengambil sikap terkait pemilihan Ketua Komisi IV. Kalau saya meminta Bupati Banjar agar turun tangan, duduk satu meja ikut menyelesaikan persoalan itu sudah sesuai dengan UU No 5 tahun 1974. Kepala Daerah itu kan pembina partai politik, setiap partai politik mempunyai fraksi-fraksi di gedung wakil rakyat. Melalui partai politik, kepada daerah berhak turun tangan, jangan diam saja,” ucap Supiansyah Darham.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satu inti materi undang-undang ini adalah wilayah administratif yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota madya dan kecamatan.

Sementara kepala wilayah administratif adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat (Pasal 77).

Dalam Undang-undangn Pasal 81 tersebut dinyatakan salah satu wewenang dan kewajiban Kepala Wilayah adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Sementara ini, lanjut Supiansyah, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur terkesan diam saja, ‘menikmati’ perseteruan yang terjadi di gedung DPRD Banjar.

“Kalau kegaduhan terus terjadi ‘kan berdampak terhadap pembahasan APBD dan berbagai kegiatan daerah untuk masyarakat. Kepentingan masyarakat kan tanggung jawab kepala daerah. Ini kesannya santai-santai saja,” sindir Pemerhati Politik Kabupaten Banjar ini.

Supiansyah Darham mengaku selalu memperhatikan roda pemerintah di era kepemimpinan kepalda daerah sebelumnya, mulai era Rudy Ariffin, Sulan Khairul Saleh dan almarhum KH Khalilurrahman. Meski ada riak-riak perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, semua dapat diselesaikan dengan baik oleh kepala daerah.

“Perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, saya rasa wajar-wajar saja. Terpenting masing-masing merendahkan hati, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan gontok-gontokan seperti ini, lalu kapan selesainya? Ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban. Kita bicara sebagai elemen masyarakat yang mengedepankan kepentingan publik, bukan golongan,” bebernya.

Sementara itu, sebagaimana yang diutarakan anggota DPRD Banjar, Saidan Fahmi, hiruk pikuk perebutan pimpinan Komisi IV DPRD Banjar belum reda.

Anggota Fraksi Demokrat ini mensinyalir perseteruan dua kubu di gedung DPRD Banjar masih hangat, bahkan melebar kepada persoalan lain.

“Sepanjang belum ada ketegasan dari pimpinan DPRD, terutama Ketua DPRD Banjar untuk menghentikan kontestasi ini, saya yakin ini akan tetap gaduh. Masing-masing pihak pasti adu argumen dalam momen tertentu, ini akan membuat situasi panas tak berkesudahan,” tegas Saidan.

Karenanya, sedari awal dia menyarankan agar pimpinan bersikap, membuat diskresi dengan meniadakan pemilihan dan penetapan ketua komisi IV, sehingga posisinya menjadi status quo tanpa ada pimpinan komisi.

“Hal ini mudah dilakukan jika memang ada political will dari pimpinan DPRD. Tinggal ketua DPRD mengkoordinasikan dengan para wakil ketua yang lain untuk merumuskan kesepakatan diskresi tersebut, sehingga masing-masing pihak yang berseteru tidak merasa dikalahkan maupun dimenangkan,” terang Saidan.

Kecuali memang ada upaya pembiaran agar perseteruan ini terus gaduh, sehingga secara sembunyi-sembunyi justru menjadi bagian dari yang terlibat dalam memprovokasi di antara kubu tersebut.

Menyinggung soal adanya usulan Supiansyah Darham agar Bupati Banjar terlibat mendamaikan, Saidan justru secara tegas menolak. Menurutnya kalau sampai kepala daerah ikut terlibat, ini justru memalukan institusi DPRD.

“Masa urusan rumah tangga DPRD, kepala daerah harus turun tangan melerai, ini menunjukkan ketidakdewasaan pemangku kebijakan DPRD untuk menghentikan kegaduhan ini. Kami punya pimpinan di DPRD yang bisa mengeluarkan diskresi,” ungkapnya.(may)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *