Meski DPRD Banjar sedang diterpa isu tak sedap tentang dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Banjar, kekisruhan terkait perebutan kursi Ketua Komisi IV DPRD Banjar sepertinya belum usai. Bahkan, sepanjang belum ada ketegasan dari Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi untuk menyelesaikan persoalan di gedung wakil rakyat tersebut, kegaduhan tetap akan terjadi.
Korankalimantan.com – Pernyataan keras tersebut dilontarkan anggota DPRD Banjar, Saidan Pahmi saat ditanya soal perkembangan terkini pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Minggu, (15/5/5/2022) melalui sambungan telepon WhatsApp.
Anggota Fraksi Demokrat ini mensinyalir perseteruan dua kubu di gedung DPRD Banjar masih hangat, bahkan melebar kepada persoalan lain.
“Sepanjang belum ada ketegasan dari pimpinan DPRD, terutama Ketua DPRD Banjar untuk menghentikan kontestasi ini, saya yakin ini akan tetap gaduh. Masing-masing pihak pasti adu argumen dalam momen tertentu, ini akan membuat situasi panas tak berkesudahan,” tegas Saidan.
Karenanya, anggota legislatif asal Sungai Tabuk ini sedari awal menyarankan agar pimpinan bersikap, membuat diskresi dengan meniadakan pemilihan dan penetapan ketua komisi IV, sehingga posisinya menjadi status quo tanpa ada pimpinan komisi.
“Hal ini mudah dilakukan jika memang ada political will dari pimpinan DPRD. Tinggal ketua DPRD mengkoordinasikan dengan para wakil ketua yang lain untuk merumuskan kesepakatan diskresi tersebut, sehingga masing-masing pihak yang berseteru tidak merasa dikalahkan maupun dimenangkan,” terang Saidan.
Kecuali memang ada upaya pembiaran agar perseteruan ini terus gaduh, sehingga secara sembunyi-sembunyi justru menjadi bagian dari yang terlibat dalam memprovokasi di antara kubu tersebut.
Menyinggung soal adanya usulan Supiansyah Darham agar Bupati Banjar terlibat mendamaikan, Saidan justru secara tegas menolak. Menurutnya kalau sampai kepala daerah ikut terlibat, ini justru memalukan institusi DPRD.
“Masa urusan rumah tangga DPRD, kepala daerah harus turun tangan melerai, ini menunjukkan ketidakdewasaan pemangku kebijakan DPRD untuk menghentikan kegaduhan ini. Kami punya pimpinan di DPRD yang bisa mengeluarkan diskresi,” ungkapnya
Alih-alih membantu Bupati membenahi persoalan yang ada di Kabupaten Banjar, malah DPRD menjadi beban politik Bupati. Menurut Saidan ini akan menjadi stigma yang kurang baik bagi citra DPRD mengingat persoalan daerah Kabupaten Banjar, masih banyak yang mesti diselesaikan.
“Lebih baik DPRD selesaikan urusan rumah tangganya sendiri, ini bagian dari ujian kepemimpinan periode ini. Persoalan daerah masih banyak yang menjadi konsentrasi Kepala Daerah, di antaranya soal kepailitan PT. BIM, utang royalti Baramarta, saham Pemkab Banjar di Bank Kalsel berada diurutan terakhir, soal kekosongan jabatan di eksekutif, soal pendidikan, kesehatan pertanian, infrastruktur dan sebagainya yang harus diprioritaskan kepala daerah,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD ini.(may)