Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel meminta pemerintah segera mengkaji ulang dan merevisi regulasi terkait permasalahan pangan. Tujuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang ini, termasuk kenaikan harga bahan pokok, minyak goreng serta energi sepetrti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.
Korankalimantan.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan melalui DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lewat perjanjian nota kesepahaman (MoU) antara BEM Kalsel dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengajukan berbagai tuntutan.
Dalam tuntutan yang dituangkan secara tertulis itu, BEM Kalsel meminta pemerintah segera mungkin mengkaji ulang dan merevisi terkait regulasi yang berlaku guna menguatkan hukum serta kebijakan berbagai permasalahan pengan dan energi yang berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kalsel.
Kemudian wajib melakukan pengkajian dan memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan yang dialami masyarakat melalui daftar inventaris masalah dari berbagai elemen masyarakat.
Lanjut, serta mengupayakan pemulihan ekonomi dan harga pokok baik pangan maupun energi demi baiknya keberlangsungan ekonomi.
Pemerintah wajib mendukung upaya berbagai pihak untuk merealisasikan tuntutan di atas, dengan asas keterbukaan melalui sidang rakyat bersama stakeholder se-Kalimantan Selatan.
Upaya ini guna mengatasi dan menjawab permasalahan yang ada, khususnya mengenai isu pangan dan energi.
Pemerintah wajib menjalanlan konstitusi UUD 1945, dengan tidak melontarkan wacana penundaan pemilu dan wacana jabatan presiden tiga periode, karena menurut mereka telah menyalahi amanat dan menolak tegas hal tersebut berdasarkan konstutusi yang berlaku.
Untuk itu secara terperinci, BEM Kalsel meminta DPRD Kalsel menyampaikan kepada DPR RI melalui Dapil Kalsel, menuntaskan masalah mahalnya harga dan langkanya minyak goreng agar kembali seperti semula.
Meminta DPRD Kalsel memfasilitasi sidang rakyat bersama stakeholder se-Kalimantan Selatan. Menuntut turunkan dan stabilkan harga BBM serta menolak kenaikan PPN.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri mengatakan siap menjembatani aspirasi mahasiswa yang mewakili suara rakyat itu.
“Kami siapkan, bahwa ini aspirasi dari bawah ke atas supaya ditindaklanjuti kawan-kawan dari dapil Kalsel yang ada di Jakarta,” ucapnya.
Terkait kenaikan harga, Rosehan menyebut ada spekulasi pedagang, namun hal itu katanya normatif.
Akan tetapi lanjutnya, ada kewajiban dari DPRD Kalsel memanggil stakeholder terkait termasuk pedagang untuk membahas berbagai permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta BBM.
Adapun sambungnya, terkhusus kelangkaan minyak goreng, ujar anggota DPRD Kalsel Fraksi PDIP ini, pihak kepolisian telah menyampaikan disebabkan keterbatasan penyuplai minyak goreng.
“Hanya ada enam unit dagang yang bisa menyuplai dengan keterbatasan dan kemampuan pendistribusian,” terangnya.
Adapun mengenai sidang rakyat, mantan wakil gubernur Kalsel ini menyampaikan pada tanggal 20 mendatang pihaknya akan menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa.
Sebab katanya, pada tanggal tersebut tidak ada jadwal anggota DPRD Kalsel ke luar daerah.
“Nanti kita berkirim surat kepada Kepala Dinas dan pihak terkait untuk bisa berhadir menjelaskan mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng maupun BBM,” terangnya.
“Pintu rumah banjar selalu terbuka, mari kita diskusikan dengan kepala dingin, apalagi ini di bulan Ramadan,” imbuhnya menutup wawancara dengan media.(yon/may)
